Rabu, 29 Mei 2013

http://ryezamanutd.blogspot.com/



1.     Jelaskan hakekat manusia:
a. Homo Educandum
b. Homo Educable
c. Homo Educator
d. Homo economic
e. Homo faber          
2.     Pendidikan seperti apa yang mampu mengembangkan peserta didik sesuai harapan tersebut ?
3.     Jelaskan implikasi konsep kebijakan publik menurut Anderson!
4.     Sebutkan 4 elemen-elemen penting dalam kebijakan publik!
5.     Sebutkan 6 karakteristik kebijakan publik!
6.     Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan mengambil kebijakan!
7.     Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan!
8.     Sebutkan dan Jelaskan 4 tahap  dalam proses menentukan formulasi kebijakan pendidikan!
9.     Sebutkan dan jelaskan tiga dimensi dalam implementasi kebijakan!
10.  Buatlah skema kerangka konseptual proses implementasi kebijakan, dan berikan penjelasan!





JAWABAN
SOAL NO 1
a. homo educandum
Manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan atau “homo educandum “. Manusia dipandang sebagai homo educandum yaitu makhluk yang harus dididik, oleh karena menurut aspek ini nanusia dikategorikan sebagai “animal educabil ” yang sebangsa binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang selain manusia hanya dapat dilakukan dressur (latihan) sehingga dapat mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis (tidak berubah).
Perlunya manusia untuk dididik menurut saya terlebih dahulu harus dilihat dari dua segi aspek pendidikan sebagai berikut: “Pertama dari segi pandangan masyarakat dan kedua dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat itu tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara”. Dari segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Seperti potensi akal, potensi berbahasa, potensi agama dan sebagainya. Potensi-potensi tersebut harus diusahakan dan dikembangkan agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Dilihat dari kedua sudut pandangan tersebut di atas, maka manusia perlu sekali diberi pendidikan, karena tanpa pendidikan pewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi manusia tak dapat dilakukan dengan sepenuhnya. Di dalam kitab suci Al-qur’an manusia disebut sebagai ahsanu taqwim, yang berarti sebaik-baik bentuk, dan diantara makhluk Tuhan memang manusialah yang paling baik kejadiannya. Terutama yang paling penting bagi manusia yang membedakannya dengan binatang adalah bahwa manusia mempunyai akal
Berpikir merupakan suatu potensi vital yang dimiliki manusia. Manusia sebagai homo sapien, Animal Symbolicum, Animal Rationale, dan sebagai Hayawatunatiq. Potensi manusia yang dibawa sejak lahir adalah “akal” yang menjadi dasar pokok bagi pengembangan “Needs for Achievement”.
Contohnya: para ahli psikologi menafsirkan bahwa tingkah laku menangis sang bayi pada saat lahir dan dilahirkan ke bumi ini dihubungkan dengan potensi akal dan arah pengembangan. Contoh lainnya; setiap waktu kita mengerjakan kewajiban seperti shalat lima waktu tapi justru shalat itu, belum mampu membendung tingkah laku seseorang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan a moral atau perbuatan yang melanggar aturan Tuhan. Sehingga nilai shalat tadi yang dikerjakan tidak lebih dari praktek ritual semata. Prilaku manusia yang berakal hilang dengan pengaruh nafsu, nafsu lebih  menguasai akal manusia, yang seharusnya akal mengontrol nafsu itu.
b. homo educable
Ahli pendidikan menyebut manusia sebagai “homo educandum” atau “homo educable”. Semua istilah tersebut mengarah pada penjelasan bahwa manusia pada dasarnya memiliki “sesuatu kelebihan”.
Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itu sering dinyatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha manusia melestarikan hidupnya.
Beberapa definisi pendidikan berikut dapat dijadikan sebagai perbandingan:
- Prof.Langeveld, Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang yang belum dewasa mencapai kedewasaaanya.
-Prof.N.Driyarkara, Pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia.
-Carter V.Good dalam “Dictionary of Education”
a. pedagogy (1) the art, practice, or profession of teaching
b. The systemized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of the student control and guidance; largely replaced by the term education.
-Juga masih menurut Carter, pendidikan (education) adalah
(1)Proses perkembangan pribadi
(2)Proses social
(3)Professional cources
(4)Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi/dikembangkan masa lampau oleh setiap generasi bangsa.
- Higher Education for American Democracy
Education is an Institution of Civilized society, but the purposes of education are not same in all societies. And educational system finds is the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the social order in which it functions.
-Menurut Prof. Richey: “Pendidikan” berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, teruama membawa warga masyarakat yang baru (generasi muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di sekolah saja.
-Menurut Prof. Lodge, bahwa perkataan “pendidikan” dipakai kadang-kadang dalam pengertian yang luas, yaitu semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Dalam pengertian yang sempit, pendidikan di batasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya.
-Prof.Brubacher: pendidikan diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Pendidikan merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia; moral, intelektual dan jasmani (pancaindera), oleh dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya.
Dari berbagai rumusan pendidikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pendidikan tiada lain adalah upaya manusia untuk mengembangkan dirinya. Karena itu dapat dirumuskan definisi pendidikan, sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi fitrah insaniah pada dirinya menuju tercapainya insan paripurna. Fitrah yang dimaksud dalam definisi ini adalah potensi dasar yang ada pada setiap manusia.
Bagi penulis sendiri, Fitrah pada diri manusia merupakan potensi kesucian, yaitu suatu potensi kebaikan yang menjadi modal awal bagi manusia di dalam perkembangan selanjutnya. Dan tugas pendidikan lah untuk menjadikan potensi fitrah itu berkembang ke arah yang lebih baik.

c. homo educator 
Manusia makhluk Berpendidikan
Sejak lahir seorang manusia sudah langsung terlibat di dalam kegiatan pendidikan dan pembelanjaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih dan dididik oleh orang tuanya, keluarganya dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan, sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan kehidupannya. Kegiatan pendidikan dan pembelanjaran itu diselenggarakan mulai dari cara-cara konvensional (alami) menurut pengalaman hidup, sampai pada cara-cara formal (pendidikan sekolah). Setelah taraf kedewasaan dicapai, manusia tetap melanjutkan kegiatan pendidikan dalam rangka pematangan diri. Pada pokoknya, persoalan pendidikan adalah persoalan yang lingkupannya seluas persoalan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, anatara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manuasia, maka pendidikan mutlak ada; dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi.
d. Homo economic
Homo  economic yaitu  makhluk  yang  hidup  atas  dasar  prinsip-prinsip  ekonomi
Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, tetapi manusia tetap memiliki otonomi untuk menentukan  nasibnya sendiri. Secara pribadi, manusia harus memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.Kita tentu paham bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Setiap manusia butuh makan dan minum agar tetap hidup. Manusia membutuhkan pakaian untuk dapat bergaul dengan baik dengan manusia lainnya. Manusia juga butuh rumah sebagai tempat berlindung. Pendidikan, kesehatan, hiburan, dan kebutuhan lainnya juga diperlukan manusia agar hidup lebih layak.
Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia butuh uang. Untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja. Setelah bekerja dan mendapatkan uang, uang itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, uang tersebut ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi, manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya. Karena itulah manusia disebut makhluk ekonomi (homo economicus) karena manusia selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.
Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan selalu berorientasi pada materi. Manusia akan terus mengejar kebutuhan materinya selama ia masih hidup, karena kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring dengan kehidupannya. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa apabila suatu kebutuhan terpenuhi maka akan muncul kebutuhan yang lain, begitu seterusnya. Karena sifat manusia tersebut tidak pernah merasa puas. Manusia sebagai Homo Economicus yang matrealistis akan selalu bersikap rasional, artinya segala prilaku dan kegiatannya selalu didasarkan pada keuntungan yang bersifat materi.
e. Homo Faber
Pemahaman hakikat manusia sebagai makhluk yang berpiranti (perkakas). Manusia dengan akal dan ketrampilan tangannya dapat menciptakan atau menghasilkan sesuatu (sebagai produsen) dan pada pihak lain ia juga menggunakan karya lain (sebagai konsumen) untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. Melalui kemampual dan daya pikir yang dimilikinya, serta ditunjang oleh daya cipta dan karsa, manusia dapat berkiprah lebih luas dalam tatanan organisasi kemasyarakata menuju kehidupan yang lebih baik.
Manusia sebagai HOMO FABER:
Homo Faber : artinya manusia dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja dengan salah satu tindakan atau wujud budayanya berupa barang buatan manusia (artifact). Manusia menciptakan alat-alat karena menyadari kemampuan inderanya terbatas, sehingga diupayakan membuat peralatan sebagai sarana pembantu untuk mencapai tujuan. Misalnya, karena indera matanya tidak mampu melihat angkasa luar atau mahluk kecil-kecil maka diciptakan teropong bintang dan mikroskop, karena terbatasnya kekuatan fisik maka diciptakannya roda sebagai sarana utama keretauntuk mengangkut barang-barang berat.











SOAL NO 2
Secara filosofis universal, pendidikan bertujuan untuk perkembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Hamm. Dia merujuk pendapat Hirst tentang hakikat pendidikan, yang kemudian membawanya pada kesimpulan bahwa tujuan pendidikan adalah perkembangan. Sejalan dengan pendapat Hirst tadi, John Dewey mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalan pertumbuhan dan perkembangan.
Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan.
Pendidikan nasional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).
Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik (siswa) agar menjadi manusia yang dicita-citakan, yang dilakukan secara sadar dan terencana. Karena dalam proses pembelajaran sebagai proses pendidikan itu terjadi aktivitas mengajar (oleh guru) dan aktivitas belajar (oleh siswa), maka mengajar dapat dimaknai sebagi upaya pengembangan potensi siswa. Jadi, mengajar berarti mengembangkan potensi siswa. Dengan demikian, dari empat definisi di atas, definisi yang paling sesuai adalah definisi yang terakhir yaitu sebagai penumbuhkembangan potensi siswa (growing).
Pemilihan definisi tersebut mengandung implikasi bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya: bukan sekadar menyampaikan materi pelajaran. Meskipun di dalamnya juga termasuk penyampaian informasi dan pembentukan, namun proses tersebut dikemas dalam pengembangan, dan berpusat pada siswa. Siswalah yang harus mengembangkan potensinya sendiri, guru hanya memfasilitasi. Karena pendidikan berbentuk proses pembelajaran, yang intinya guru mengajar dan siswa belajar, maka berdasarkan konteks ini, mengajar seyogyanya dimaknai sebagai penumbuhkembangan potensi siswa.
Kenyataannya, banyak guru memaknai mengajar sebagai menyampaikan materi. Hal ini dapat kita amati dalam praksis pembelajaran sehari-hari. Guru mengajar siswa dengan cara menerangkan pelajaran, kemudian siswa diharapkan menguasai materi tersebut. Untuk membuktikan bahwa siswa telah menguasai materi yang diajarkan oleh guru, guru kemudian mengadakan tes atau ulangan. Hasil dari pekerjaan siswa itulah yang dijadikan pedoman untuk menetapkan apakah siswa telah menguasai materi pelajaran atau belum. Akibat dari proses yang demikian adalah bahwa siswa cenderung dijadikan objek uji coba oleh guru. Cek juga tentang perlunya memahami indera belajar siswa ketika mengajar agar kita lebih sukses.
Paradigma Baru
Sesuai dengan tuntutan reformasi, maka pendidikan perlu merujuk pada paradigma nasional, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Pembelajaran demokratis—yang berarti pembelajaran dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa—tidak akan terwujud jika guru menggunakan paradigma mengajar sebagai menyampaikan materi pelajaran. Untuk melengkapi pemahaman Anda tentang apa yang harus dilakukan guru ketika mengajar, lihat juga artikel tentang peranan guru sebagai agen pembelajaran,













SOAL NO 3
Para ahli memberikan padangan masing-masing mengenai jenis kebijakan.  Anderson ( 1975 ) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan
dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut
adalah :
1)   Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2)   Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
3)   Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan.
4)   Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan
tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu.
5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan
pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.











SOAL NO 4
Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:
1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa
yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu
masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka
kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk
mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.





















SOAL NO 5

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:
1.         Memiliki tujuan pendidikan
Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2.         Memenuhi aspek legal-formal
Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
3.         Memiliki konsep operasional
Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
4.         Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5.         Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
6.         Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.



















SOAL NO 6
Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan mengambil kebijakan!
Jawab:
Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:
1.      Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.
2.      Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3.      Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan







SOAL NO 7
Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan!
Jawab:
Sebuah kebijakan yang diputuskan oleh para perumus tidak serta merta di putuskan tanpa adanya pertimbangan dari nilai- nilai yang mempengaruhinya, faktor yang dimaksud ialah segala hal yang berada diluar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Soepandi menyebutkan ada beberapa faktor lingkungan pendidikan yang meliputi;
·         kondisi sumber daya alam,
·         iklim,
·         demografi,
·         budaya politik,
·         struktur sosial dan
·         kondisi sosial ekonomi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan menurut Nigro and Nigro dalam buku karya M. Irfan Islamy yang berjudul Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara  adalah sebagai berikut :
a.       Adanya pengaruh tekanan dari luar
b.      Adanya pengaruh kebiasaan lama (konsevatisme)
c.       Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
d.      Adanya pengaruh dari kelompok luar
e.       Adanya pengaruh keadaan masa lalu.
(Dalam Islamy, 1986:25-26)

Hal tersebut selalu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dimana ternyata pada kenyataannya proses penentuan keputusan atau kebijakan tersebut kental dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif.




SOAL NO 8
TAHAP DALAM FORMULASI KEBIJAKAN
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:
1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis;
3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. menjangkau dampak yang amat luas ;
5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
2.Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan






SOAL NO 9
Sebutkan dan jelaskan tiga dimensi dalam implementasi kebijakan!
Dalam Implementasi Kebijakan Mencakup Beberapa Dimensi Penting Yaitu
·         tranformasi informasi (transimisi),
·         kejelasan informasi (clarity) dan
·         konsistensi informasi (consistency).
·         Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.
·         Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.
·        Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Reaksi:

3 komentar :

Poskan Komentar

No Rasis, No arogant, just pissssssssssssss

DAFTAR ISI

Blogger news

pengunjung